Ir. Sanggam Hutapea, MM, Pemerhati dan Pengusaha Pariwisata: Penting dan Mendesak Pembentukan Badan Khusus Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Danau Toba

JAKARTA, DNT News – Sudah dua tahun pemerintah meluncurkan program pengembangan pariwisata Danau Toba sebagai bagian dari program pengembangan 10 destinasi wisata secara nasional. Namun gerak pengembangan pariwisata di kawasan tersebut masih berjalan di tempat. Kecuali pembangunan infrastruktur menuju kawasan Danau Toba, seperti bandara dan jalan tol, hampir tidak ada sesuatu yang baru.

Hal ini dikatakan Ir Sanggam Hutapea MM, Pemerhati dan Pengusaha Pariwisata, dalam diskusi panjang dengan Hutanta Tirto Septinor SH, Pemimpin Redaksi dalihannatolunews.com, Senin 26 Februari 2018 pagi, di Jakarta, guna menggali pemikirannya dalam rangka menyikapi perkembangan pariwisata Danau Toba dewasa ini. “Dalam perkembangannya ternyata permasalahan pariwisata Danau Toba bukan sekedar di bidang pemasaran, tetapi juga dalam hal pengembangan,” katanya.

Ketika ditanyakan kepadanya: “Pihak mana sesungguhnya yang bertugas dan bertanggung jawab dalam memasarkan dan mengembangkan Danau Toba?” Dia mengatakan: “Pembentukan badan khusus untuk pengembangan dan pemasaran Danau Toba sudah penting dan mendesak.”

Ir Sanggam Hutapea MM secara tegas menyayangkan bahwa dalam dua tahun ini hampir tidak ada yang berubah di kawasan Danau Toba. Kalau pun ada sesuatu yang baru, itu sangat minor dan tidak substansial. “Katakanlah adanya agenda tahunan berbagai kegiatan yang terkesan asal jadi. Bahkan agenda tahunan yang disebut dengan Festival Danau Toba, kualitasnya semakin kurang bagus dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengangkat pariwisata Danau Toba,” terangnya.

“Secara fisik hampir tidak ada perubahan di kawasan Danau Toba. Kecuali infrastruktur berupa jalan lingkar yang mengelilingi Pulau Samosir. Demikian juga produk wisata, tidak ada yang baru di kawasan Danau Toba,” sesalnya.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU Edisi 130/Maret 2018

Kembali pertanyaan yang sama diajukan kepadanya: “Badan mana sesungguhnya yang bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memasarkan pariwisata kawasan Danau Toba? Apakah Kementerian Pariwisata, Pemprov Sumatera Utara, Pemkab terkait tujuh kabupaten, atau BPODT yang sudah dibentuk?

Pertanyaan ini menjadi sangat relevan mengingat bahwa Kementerian Pariwisata dan Pemprov Sumatera Utara hanya memiliki wewenang eksekusi yang sangat terbatas di kawasan Danau Toba. Badan Otorita Danau Toba juga hanya punya wewenang di kawasan 600 ha Sibisa. Di luar kawasan otorita, BODT hanya bersifat koordinatif.

“Kita tahu, bahwa istilah koordinatif seringkali sangat absurd. Maka hanya Pemkab terkaitlah yang mempunyai wewenang eksekusi di Danau Toba. Namun kenyataan menunjukkan, bahwa dalam dua tahun ini justru tujuh Pemkab ini tidak melakukan banyak hal di kawasan Danau Toba baik dalam hal fisik maupun produk wisata,” urainya.

Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU Edisi 130/Maret 2018

Melihat kenyataan ini, Ir Sanggam Hutapea MM mengusulkan harus ada badan khusus yang diberi wewenang dalam mengembangkan Danau Toba. Badan inilah yang akan merumuskan rencana pengembangannya dan badan ini juga yang mempunyai wewenang eksekusi hingga memasarkan pariwisata Danau Toba. Sehingga kelak pengembangan pariwisata Danau Toba akan terintegrasi dan dapat dipercepat.

“Dengan demikian, kita bisa berharap agar badan ini dapat menjalin komunikasi yang sangat intensif dengan seluruh stakeholder, terutama dengan pihak yang terkait dengan pengembangan produk wisata dan pengembangan pasar wisata di seluruh dunia,” pungkasnya. (HTS)

Komentar (1)

One Comment on “Ir. Sanggam Hutapea, MM, Pemerhati dan Pengusaha Pariwisata: Penting dan Mendesak Pembentukan Badan Khusus Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Danau Toba”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (1)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel