J.S. Simatupang, S.H., M.H.: Bahas Fenomena Kotak Kosong di Kabupaten Humbang Hasundutan pada Ruang Demokrasi Studio 4 TVRI

JAKARTA, DNT News – Fenomena adanya calon tunggal merupakan kegagalan para partai mendidik kadernya. Ini harus benar-benar menjadi PR bagi partai yang memang mempunyai anggota signifikan untuk mencalonkan kadernya. Sehingga calon tunggal itu tidak terjadi. Kenapa? Karena memang partai yang mempunyai kursi di kotamadya, kabupaten, bahkan provinsi menggiring kepada satu calon.

Hal ini dikatakan Ketua Harian Forum Peduli Demokrasi Humbang Hasundutan (FPDHH) JS Simatupang SH MH dalam wawancara pada Ruang Demokrasi yang disiarkan langsung dari Studio 4 TVRI, Sabtu 31 Oktober 2020 pagi, di Jakarta. “Ini kan tidak demokratis. Pilkada ini kan pertandingan untuk menjadi pemimpin. Kalau pertandingan itu tidak boleh main tunggal. Main tunggal, bertanding sama siapa? Semakin banyak terjadinya calon tunggal, ini sangat luar biasa demokrasi yang tersiksa. Ya, kalau kita di Humbahas putera-putera daerah menyebut ini adalah zolim demokrasi,” katanya.

Menurutnya, ongkos politik itu sangat besar untuk berbagai hal tetapi terlepas dari segala biaya itu setiap calon sudah siap. Persoalannya, apa memang benar-benar hanya calon tunggal berada di suatu daerah itu yang menjadi opini dari partai?

“Humbahas sangat riskan terjadinya karena beberapa balon ada yang elektabilitasnya malah lebih tinggi dari petahana atau calon tunggal sekarang. Tetapi tidak diakomodir, bahkan itu ketua partai. Ini menjadi pertanyaan buat masyarakat. Buat apa mereka memilih partai ini, ketua partainya memiliki elektabilitas bagus tetapi partai tersebut tidak mencalonkannya?” tanyanya.

Ketua Harian Forum Peduli Demokrasi Humbang Hasundutan (FPDHH) JS Simatupang SH MH dalam wawancara pada Ruang Demokrasi yang disiarkan langsung dari Studio 4 TVRI

JS Simatupang SH MH menyampaikan bahwa calon tunggal tidak melanggar hukum, tetapi politik ini ada etika moral. Diibaratkannya, dirinya menjadi pelaku berniat memborong semua partai. Itu bukan demokrasi, berarti tidak siap bertanding. Etika moral berpolitik itu harus benar-benar bertujuan sebagai pemimpin yang melayani rakyat dan bukan takut bertanding.

“Kita bisa bayangkan bagaimana kalau juara tidak bertanding apalagi untuk menjadi pemimpin. Humbahas ini tidak bisa dibohongi dengan banyak kader. Himbauan saya kepada KPUD kalau calon tunggal itu ada kolom kosong, maka sosialisasinya lebih gencar karena masyarakat mungkin sangat tidak mengerti. Tetapi demokrasi yang dilakukan dalam setiap calon tunggal, ini benar-benar tidak membuka peluang kepada masyarakat untuk menentukan pilihan yang bijak terhadap calon,” ujarnya.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 160/Nopember 2020
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 160/Nopember 2020

Dikatakannya, pemilih pada Pilkada itu ada tiga posisi yakni memilih calon tunggal, memilih kolom kosong, dan bahkan jadi golput. Sehingga kolom kosong ini perlu lagi perbaikan supaya masyarakat paham ketika memilih kolom kosong ada manfaat demokrasinya yakni tidak sependapat dengan calon tunggal.

“Di sini tugas KPUD untuk mensosialisasikan. Rekan KPUD Humbahas sudah melakukan ini, tetapi masih setingkat kalangan kota kalau ke pedusunan belum. Saya yakinkan bahwa kekuatan hukum kotak kosong ini sudah jelas dan penuh arti bahwa penolakan masyarakat terjadi kepada calon tunggal. Bukan terlepas menang tidaknya kolom kosong, tetapi kekuatan apabila terjadi kemenangan kolom kosong, ini kan ‘menampar’ muka para petinggi elit politik,” urainya.

“Sekarang fenomena kotak kosong di Humbahas sudah luar biasa. Animo masyarakat untuk memilih kolom kosong, saya sebagai putera daerah merasa hampir menangis melihat situasi ini,” sambungnya.


Terkait debat yang akan dilakukan dengan calon tunggal, JS Simatupang SH MH menyarankan agar KPUD mengambil suatu diskresi dengan memberi ruang. Karena kalau debat harus ada partner. Partner calon tunggal ada kolom kosong. Jadi terserah Ketua KPUD mengundang siapa yang terlihat di Humbahas yang menjadi pendukung kolom kosong.

“Saya katakan saya sudah pasti mendukung kolom kosong. Kita sudah mendirikan forum untuk mengontrol demokrasi. Kita bersedia diundang untuk debat, bukan menyerah. Kita perlu sampaikan bahwa kita tidak menyangkal calon tunggal, hanya kita tidak mau demokrasi itu ‘dirampok’ elit politik. Sehingga masyarakat kampung itu, bisa seperti masyarakat kota yang berani bersuara dan berani mengatakan. Saya kira Ketua KPUD saat ini cukup bagus bekerjanya,” jelasnya.


Dia menyodorkan kepada Ketua KPUD sebagai putera Humbahas yang sama, agar dalam debat jangan hanya calon tunggal yang diundang. Harus diberikan ruang kepada masyarakat atau siapa pun yang dirasa KPUD bisa menjadi sparing partner dari calon tunggal. “Salam Koko kepada Ketua KPUD Humbahas. Selamat bertugas,” pungkasnya.

Pilkada Humbahas yang akan digekar Rabu 09 Desember 2020 mendatang diharapkan bisa berjalan aman, lancar, dengan baik dan demokrasi berjalan baik walapun hanya ada calon tunggal. Dalam pembahasan itu juga tersambung secara virtual Ketua KPUD Humbahas Binsar Pardamean Sihombing. (YAN)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel