J.S. Simatupang, S.H., M.H.: Secara Administratif Pembentukan Propinsi Tapanuli Sudah Lengkap dan Berada di Tangan Pemerintah

JAKARTA, DNT News – Usulan pembentukan Propinsi Tapanuli sudah cukup lama. Gaungnya tahun 2009 sudah mencapai puncak. Memang terjadi suatu musibah yang tidak diharapkan. Tahun itu para tokoh senior Sumatera Utara melakukan legalitas yang cukup baik. Namun karena terkadang memiliki emosional tinggi yang tidak terkontrol, mengakibatkan Ketua DPRD Sumatera Utara ketika itu meninggal dunia. Beberapa koordinator aksi bermasalah hukum. Ketuanya saudara Chandra Panggabean dan beberapa yang lain masuk penjara.

Hal ini dikatakan Ketua Harian Forum Pemantau Demokrasi Sumatera Utara, JS Simatupang SH MH ketika menjadi narasumber pada acara Live Talkshow “Klik Indonesia Pagi” bertema “Pembentukan Propinsi Tapanuli” yang disiarkan langsung dari Studio 4 TVRI Senayan Jakarta, Sabtu 06 Februari 2021. “Secara administratif pembentukan Propinsi Tapanuli ini sudah lengkap dan berada di tangan pemerintah. Namun karena pemerintah waktu itu melakukan moratorium maka kita himbau masyarakat Sumatera Utara untuk bersabar,” katanya.

Disampaikannya, sampai saat ini pihaknya menunggu moratorium ini ditinjau kembali untuk memberikan sosialisasi bijak kepada masyarakat terkait apa alasan pembentukan Propinsi Tapanuli ditunda? Karena antara tahun 2009 ada pemekaran yang terjadi dan tahun 2012 terbentuk Provinsi Kaltara. Namun Propinsi Tapanuli tertinggal hingga saat ini padahal banyak tokoh Sumatera Utara duduk di pemerintahan.

Menurutnya, keuntungan pemekaran buat daerah dan masyarakat sangat signifikan khususnya Sumatera Utara. Dia membayangkan bagaimana sulitnya Gubernur Sumatera Utara memimpin 33 kabupaten/kota yang tidak dapat disentuh semua selama 5 tahun.

JS Simatupang SH MH menjadi narasumber acara Live Talkshow “Klik Indonesia Pagi” bertema “Pembentukan Propinsi Tapanuli” disiarkan langsung dari Studio 4 TVRI Senayan Jakarta

“Jadi saya kira sangat bijak apapun alasannya bahwa pemekaran memberi peluang bagi pemerintah untuk dekat dengan masyarakat. Sektor perekonomian kita yang sulit maju, bolehlah karena alasan Covid. Tapi tidak boleh berhenti sebagai aparatur negara dan kami generasi muda. Kami berharap pembentukan Propinsi Tapanuli menjadi hadiah dari Presiden Jokowi dimana hampir 85 persen masyarakat Sumatera Utara mendukung pemerintah sekarang,” ujarnya.

JS Simatupang SH MH yang berprofesi sebagai lawyer ini mengakui bahwa karakter tokoh Sumatera Utara agak berbeda, karena semakin banyak berkumpul akan semakin menimbulkan banyak perbedaan. Namun saat ini tokoh Sumatera Utara sudah berganti dari generasi muda sebelumnya. Pada tahun 2009 dia pun belum menjadi pemerhati atau aktivis Sumatera Utara walau berdomisili di Jakarta.

Cover Depan DALIHAN NA TOLU
Edisi 163/Februari 2021
Cover Belakang DALIHAN NA TOLU
Edisi 163/Februari 2021

Diyakininya, karena perbedaan pendapat tinggi di antara tokoh senior menghasilkan pendapat yang berbeda membuat pemerintah wajar tidak begitu memperhatikan. Untuk itu dia mengajak semua tokoh bahkan yang senior untuk bersatu memberikan kontribusi. “Saya kira pemerintah tidak punya niat untuk menunda pengesahan ini. Syarat dari awal sampai akhir sudah terpenuhi dan sudah di tangan pemerintah pusat. Kita harapkan bagaimana moratorium untuk Propinsi Tapanuli dicabut karena masa berlakunya sudah habis,” pintanya.

Dia juga menghimbau agar pemerintah melihat kegelisahan masyarakat Sumatera Utara. Konon tahun 1951 secara administratif pembentukan Propinsi Tapanuli sudah pernah diusulkan. “Jadi ini sudah merupakan suatu usulan yang sangat lama berproses. Kita tertarik masalah fiskal yang dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa Indonesia menuju perbaikan. Pelayanan pemerintah kepada masyarakat justru akan membantu fiskal perekonomian,” ucapnya.


Pada akhir paparannya, JS Simatupang SH MH  mengatakan bahwa harus diabaikan pendapat yang mengatakan apabila pemerintah dekat dengan masyarakat maka hubungan perekonomian terhambat. “Coba bayangkan itu masyarakat Sumatera Utara di pedalaman seperti Samosir atau Humbahas yang melihat bupatinya saja tidak pernah saking jauhnya rentang jarak. Nah bagaimana dengan pemerintahan gubernur yang hanya 5 tahun bisa mengenal 33 kabupaten/kota yang ada,” serunya.

“Saya kira masalah fiskal itu merupakan tugas kita bersama membangun negara ini. Kalau pembentukan Propinsi Tapanuli memang tidak layak maka harus dijelaskan. Kita percaya perekonomian Sumatera Utara sangat jauh terbantu apabila pemekaran ini terwujud,” pungkasnya. (YAN)

Komentar (1)

One Comment on “J.S. Simatupang, S.H., M.H.: Secara Administratif Pembentukan Propinsi Tapanuli Sudah Lengkap dan Berada di Tangan Pemerintah”

  1. Yah, memang sangat menyedihkan . jika daerah TApanuli Utara yang cukup luas dan potensial SDM nya, tidak bisa menjadi satu Propinsi, ini ada apa ? Tapi yang saya tahu dulu pada tahun 2009, nama Propinsinya adalah PROPINSI TAPANULI,
    dan dulu terkendala karena ada perselisihan mengenai ibukota Propinsi, apakah di Tarutung, Sibolga atau Padang sidempuan, karena melingkupi seluruh wilayah Tapanuli.
    Mudah2an setelah wilayah Tapanuli telah terbagi dalam beberapa Kabupaten, masalah nama Propinsi tidak lagi menjadi kendala.
    Kita doakan kepada TUHAN Yang Maha Kuasa, memberkati rencana pembentukan Propinsi Taput ini. HORAS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (1)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel