Mantan Hakim Agung R.I. Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S.: Peranan Masyarakat Hukum Adat Harus Dilembagakan

JAKARTA, DNT News – Era Presiden Joko Widodo cukup baik dalam memimpin dua periode. Indikasi majunya adalah presiden telah bisa merasionalisasikan demokrasi ekonomi. Maksudnya, PT Freeport Indonesia yang dulu pihak Indonesia hanya memiliki 10 persen saham, sekarang sudah bisa mendapatkan 52 persen. Bandingkan sebelum Joko Widodo menjadi presiden. Kemana hasil Freeport itu?

Hal ini dikatakan Mantan Hakim Agung RI Dr HP Panggabean SH MS dalam surelnya ke dalihannatolu.com, terkait peranan masyarakat hukum adat harus dilembagakan. “Kasus ‘Papa Minta Saham’ merupakan salah satu yang mencuat luas dan menjadi komsumsi publik. Dengan dikuasai saham Freeport menunjukkan tanda kemajuan dan dalam 2-3 tahun ini masyarakat akan kaget melihat hasil keuntungan buat Indonesia dari Freeport,” katanya.

Dia juga menanggapi salah satu pejabat negara yang pernah mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa merebut Freeport karena terikat perjanjian terdahulu yang mengikat dan itu baru bisa kalau dibawa ke Pengadilan Arbitrase. “Konon dari hasil Freeport diperkirakan menghasilkan satu ton emas per hari. Lalu bagaimana kalau setahun? Pasti banyak. Sedangkan perkara Pengadilan Arbitase juga harus tunduk terhadap Pengadilan Internasional,” ujarnya.

Kembali kepada persoalan bangsa ini baik dari sisi masih maraknya permasalahan dan lemahnya penegakan hukum, menurut Dr HP Panggabean SH MS yang merupakan Ketua Umum DPN KERMAHUDATARA sebuah lembaga yang memperjuangkan adat dan budaya ini, dalam mengatasi tersebut maka peranan masyarakat hukum adat harus dilembagakan.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 161/Desember 2020
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 161/Desember 2020

“Bicara desa adat dari dahulu adalah desa mandiri dimana stuktur kepemerintahan sudah ada dari Kepala Desa sampai bawahannya. Demikian pula ketika ada sengketa atau masalah hukum juga ada Pengadilan Adat dimana dari zaman Belanda sampai Jepang pun dipakai hukum adat. Namun sejak tahun 1951 peradilan adat dihapuskan di Indonesia. Baru sekarang kembali lagi dihidupkan hukum adat seperti di Bali, Kalimantan Tengah, Papua Barat, Aceh, dan Sumatera Barat,” urainya.

Agar pemerintah mengambil tindakan untuk mengembalikan nilai-nilai luhur setiap daerah dari adat budayanya, Dr HP Panggabean SH MS bersama lembaganya berencana mengamandemen UU tersebut dengan membawa sedikitnya 500 orang tokoh-tokoh raja adat suku ke MPR-RI melalui seminar amandemen terbatas UUD ’45 ke-5 tahun depan. “Tujuannya agar di MPR ada utusan adat untuk ikut menyusun GBHN,” ucapnya.

Dalam situasi negara seperti ini, Dr HP Panggabean SH MS yang merupakan Anggota Dewan Mangaraja Lembaga Adat Budaya Batak (DM-LABB ) mengatakan bahwa ada beberapa indikasi terhalang Indonesia Maju 2045 yakni Nawacita belum ditingkatkan sebagai program kerja nasional lanjutan.


“Jadi diperlukan amandemen UUD ‘45 untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Bila terlaksana, isi Nawacita dapat dijadikan salah satu landasan awal GBHN 2025-2045. Jadi kegagalan pembentukan GBHN bisa menjadi salah satu indikasi terhalangnya tujuan Indonesia Maju pada tahun 2045,” urainya.

Lalu penyaluran Anggaran Dasar Desa yang tidak mampu dipahami pemerintah daerah terhadap peranan Lembaga Adat Desa (LAD) sebagai mitra kerja pemerintahan desa adat, bisa membuat kegagalan dalam menjalankan program pemerintah sebab LAD dapat menyusun serta mengawasi Alokasi Dana Desa.

Kemudian Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa adalah kriteria pembentukan desa harus diikuti pemberdayaan kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi tahun 1951 sudah dihapuskan tentang hukum adat.


Pada akhir surelnya, Dr HP Panggabean SH.MS mengatakan bahwa di sisi lain kerusakan ecosystem terjadi karena masyarakat hukum adat tidak diberdayakan untuk mengawasi dan melestarikan lingkungan hidup dalam lingkungan hutan ulayat. Belum lagi retaknya hubungan kekerabatan anak rantau dengan warga desa asal, membuat masyarakat hukum adat terganggu.

“Keberadaan orang muda desa yang merantau sebagai stakeholder perekonomian desanya karena bekerja di kota, membuat tenaga pertanian dan perkebunan sangat terbatas di desa. Oleh karena itu terjadi fenomena kemiskinan warga desa adalah diakibatkan penghapusan hukum adat, sebab peran pemerintah tidak akan mampu mengatasi berbagai konflik kultural di desa seperti kasus pertanahan,” pungkasnya. (YAN)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel