Wakil Bupati Tapanuli Utara Sarlandy Hutabarat SH: Pimpin Rakor Evaluasi LAKIP 2019 Tekankan Koordinasi Seluruh OPD

TARUTUNG, DNT News – Sesuai instruksi Bapak Bupati, bahwa harus ada peningkatan yang signifikan dari penilaian laporan ini. Kita harus mampu meraih nilai ‘Memuaskan (A)’. Hal ini perlu kita sikapi dan ditindaklanjuti oleh seluruh Pimpinan Perangkat Daerah serta harus benar-benar memahami apa yang perlu dipenuhi dan dikerjakan. Upaya ini harus dipersiapkan di awal pada saat perencanaan hingga pelaporan.

Hal ini dikatakan Wakil Bupati Tapanuli Utara Sarlandy Hutabarat SH mewakili Bupati Drs Nikson Nababan MSi, didampingi Sekdakab Tapanuli Utara Drs Indra Sahat Simaremare MSi dalam arahannya ketika memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019, Senin 20 Juli 2020, di Aula Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung.

Rakor yang diawali 3 pemaparan oleh Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bappeda, dan Inspektorat terkait upaya peningkatan nilai evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019. Rakor itu juga dihadiri para Staf Ahli Bupati, para Asisten, dan seluruh pimpinan Perangkat Daerah termasuk Camat se-Tapanuli Utara.

Wakil Bupati menekankan agar setiap OPD segera melengkapi seluruh dokumen dan diunggah pada sistem. Antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indeks Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja (LK), dan Rencana Aksi 2020.

Wakil Bupati Tapanuli Utara Sarlandy Hutabarat SH mewakili Bupati Drs Nikson Nababan MSi memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyusunan LAKIP Tahun 2019

Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat SH menyampaikan bahwa perencanaan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus selaras dengan Renstra, Renja, dan dokumen lainnya hingga laporan kinerja. Enam dokumen yang disusun dan diunggah setiap OPD harus saling berhubungan dan mengalir sesuai alur. Sehingga penilaian tidak hanya sekedar laporan saja, harus jelas, dan terukur.

“Semua Perangkat Daerah harus tuntas mengunggahnya sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi. Apabila masih ada OPD yang belum mengunggah akan mempengaruhi penilaian keseluruhan. LAKIP tahun 2019 ini harus selesai sebelum Kementerian PAN-RB melaksanakan penilaian kinerja pada Agustus dan September tahun ini. Untuk itu harus segera kita benahi kelengkapan dokumen administrasi,” ujarnya.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 157/Agustus 2020
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 157/Agustus 2020

Seusai arahannya, Wakil Bupati dan Sekda diskusi bersama dengan seluruh peserta rapat untuk mencari solusi. Wakil Bupati mengingatkan bahwa kendala pada kelengkapan dokumen perencanaan harus segera disikapi dengan cepat. Harapannya agar setiap OPD segera melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk selanjutnya dievaluasi. Sehingga laporan tersebut memenuhi syarat, bukan sekedar laporan saja tetapi mampu meningkatkan penilaian kinerja.

“Tim harus benar-benar melakuan evaluasi apa yang sudah diunggah oleh OPD agar dapat dinilai kualitas laporan tersebut. Mari kita bekerja bersama-sama agar mendapat hasil yang lebih memuaskan. Ini juga merupakan pembuktian apa yang telah dilakukan oleh Pemkab Tapanuli Utara selama ini dalam upaya melakukan pembangunan di Tapanuli Utara,” pungkas Wakil Bupati. (TAN)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel