Yayasan Pencinta Danau Toba: Mediasi Gugatan Pencemaran Air Danau Toba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Para Tergugat Mengalami Jalan Buntu

JAKARTA, DNT News – Sidang lanjutan gugatan Organisasi Lingkungan Hidup (OLH) Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) terkait pencemaran air Danau Toba yang dilakukan oleh Perusahaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Perairan Danau Toba mengalami jalan buntu.

Hal ini disampaikan Robert Paruhum Siahaan SH selaku kuasa Hukum YPDT (Penggugat) dalam keterangan persnya, Jumat 09 Februari 2018 pagi. “Sebelumnya, sidang Mediasi yang dilakukan secara tertutup antara YPDT dengan para pihak dilaksanakan pada Selasa 06 Februari 2018, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sidang lanjutan dengan nomor perkara 413/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst adalah gugatan YPDT kepada tujuh (7) pihak, yaitu PT Aquafarm Nusantara (Tergugat I), PT Suri Tani Pemuka (Tergugat II), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tergugat III), Gubernur Sumatera Utara (Tergugat IV), Bupati Simalungun (Tergugat V), Bupati Samosir (Tergugat VI), dan Bupati Toba Samosir (Tergugat VII).

Pada sidang ini proses mediasi ditunjuk Desbeneri Sinaga SH MH sebagai Hakim Mediator. Dalam proses mediasi, YPDT berharap ada pemulihan terhadap Kawasan Danau Toba (KDT) yang saat ini sudah tercemar berat dan menghendaki agar PT Aquafarm Nusantara dan PT Suri Tani Pemuka “angkat kaki” dari Danau Toba dan melakukan proses pemulihan terhadap Danau Toba.

Secara prinsip Danau Toba harus dikembalikan sebagai Tao Nauli, Aek Natio, Mual Hangoluan (Danau yang indah, Airnya jernih, dan menjadi sumber kehidupan). Inilah gugatan YPDT yang dituangkan dalam Petitum. YPDT bertahan pada Petitumnya dan berharap jika berkenan, percakapan dapat berlanjut ke proses biaya pemulihan,” katanya.

Suasana Sidang Lanjutan Gugatan OLH dibuka Majelis Hakim PN Jakarta Pusat pada Selasa 06 Februari 2018 sebelum dilakukan Mediasi secara tertutup

Terhadap penawaran YPDT atas usulan Hakim Mediator, para tergugat memberikan tanggapan. Pihak Tergugat I (PT Aquafarm Nusantara) menawarkan jalan damai. Alasan mereka karena saat ini mereka juga sedang digugat oleh YPDT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sementara Pihak Tergugat II (PT Suri Tani Pemuka) menyatakan masih sebatas mendengar saja dan harus melaporkan ke Prinsipal. Namun, jika harus mengikuti apa yang diminta Penggugat, maka mereka meminta deadlock (jalan buntu) saja.

Pihak Tergugat IV (Gubernur Sumut) menyatakan jika memang Penggugat sudah pada Keputusan sudah sesuai Petitum, maka lanjut saja. Pihak Tergugat V (Bupati Simalungun) menjelaskan bahwa Danau Toba adalah daerah terbuka. Karena itu, poin gugatan harus ditambahkan, dimana tidak hanya dua perusahaan tersebut diminta pertanggungjawabannya, tetapi pihak lain perlu juga digugat, seperti ada hotel dan ada keramba pribadi yang beroperasi di wilayah Simalungun. Jika ada angka yang hendak dibicarakan menyangkut biaya pemulihan, ya silahkan dibuka saja.

Pihak Tergugat VI (Bupati Samosir) mengatakan bahwa pada dasarnya Samosir tidak mengetahui ikhwal Izin usaha Keramba Jaring Apung (KJA) ini. Artinya kedua perusahaan tersebut sudah beroperasi di Danau Toba sebelum kabupaten Samosir ada. Dalam proses mediasi tersebut ada dua pihak tergugat tidak hadir, yaitu Tergugat III (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Tergugat VII (Bupati Toba Samosir).

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU Edisi 129/Februari 2018

Kepada Hakim Mediator, Tergugat I memohon dan mengatakan karena belum diketahui prinsipal masing-masing, maka para tergugat mohon diberi waktu untuk proses mediasi berikutnya. Dengan adanya mediasi ini dan diketahui oleh prinsipal, harapannya para prinsipal akan hadir pada sidang mediasi berikutnya. “Karena Penggugat bersikukuh pada gugatannya, maka mediasi dianggap mengalami jalan buntu dan Sidang lanjutan pembacaan gugatan akan dilanjutkan 3 minggu lagi,” katanya.

Sidang tersebut dihadiri Pihak Penggugat dan Prinsipal yakni Drs Maruap Siahaan MBA (Ketua Umum YPDT), Robert Paruhum Siahaan SH (Ketua Tim Litigasi YPDT), Deka Saputra Saragih SH MH (Anggota), dan Anton Triyogo Wisnu SH MH (Anggota). Para pihak tergugat dihadiri oleh masing-masing Kuasa Hukumnya. (SP)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel