Yayasan Pencinta Danau Toba: Menggugat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada Sidang Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup

JAKARTA, DNT News – Sidang Perdana Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup (OLH) dengan nomor perkara 413/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst dilakukan secara terbuka, Selasa 10 Oktober 2017 pukul 15.00 WIB, di Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat.

Sidang dipimpin Majelis Hakim antara lain Budhy Hertantiyo SH MH (Hakim Ketua), H Syamsul Edy SH MHum (Hakim Anggota), Robert SH MHum (Hakim Anggota), dan Irwan Fathoni SH MH (Panitera Pengganti).

Sidang hanya berlangsung sekitar 15 menit untuk meminta legalitas Kuasa Hukum masing-masing pihak, baik Penggugat maupun para Tergugat dan sidang terbuka untuk umum. Hakim memutuskan Sidang ditunda dan akan kembali dilaksanakan pada Selasa 07 November 2017.

Terdapat 7 (tujuh) pihak yang digugat Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) yaitu PT Aquafarm Nusantara (Tergugat I), PT Suri Tani Pemuka (Tergugat II), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tergugat III), Gubernur Sumatera Utara (Tergugat IV), Bupati Simalungun (Tergugat V), Bupati Samosir (Tergugat VI), dan Bupati Toba Samosir (Tergugat VII).

Sebelumnya di PN Balige pada 2016, YPDT menggugat 6 (enam) pihak yang disebutkan di atas, kecuali Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Gugatan YPDT di PN Balige sudah dicabut oleh YPDT sendiri dan sidang dipindahkan ke Jakarta supaya bisa menggugat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ikut sertanya YPDT menggugat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan suatu langkah berani.

Kuasa Hukum dan Tim Litigasi YPDT hadir di persidangan adalah Robert Paruhum Siahaan SH (Ketua), Deka Saputra Saragih SH MH, dan FX Denny S Aliandu SH
Ketua Umum YPDT Drs Maruap Siahaan MBA dimintai keterangan oleh media didampingi oleh kelima Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Litigasi YPDT

Kuasa Hukum YPDT, Robert Paruhum Siahaan SH, mengatakan YPDT menggugat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) seharusnya bertanggung jawab atas pengawasan lingkungan hidup di Indonesia. “Tanggung jawab tersebut lalai dilakukan Kementerian tersebut,” tandasnya.

Sidang Perdana Gugatan OLH tersebut dihadiri Kuasa Hukum YPDT (Penggugat), Kuasa Hukum PT Suri Tani Pemuka (Tergugat II), dan Kuasa Hukum Bupati Samosir (Tergugat VI) yang dikuasakan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Samosir beserta staf. Sedangkan Kuasa Hukum Tergugat lain, di antaranya PT Aquafarm Nusantara (Tergugat I), Menteri LHK RI (Tergugat III), Gubernur Sumut (Tergugat IV), Bupati Simalungun (Tergugat V) dan Bupati Tobasa (Tergugat VII) tidak hadir.

Kuasa Hukum dan Tim Litigasi YPDT yang hadir di persidangan adalah Robert Paruhum Siahaan SH (Ketua), Deka Saputra Saragih SH MH (Anggota), FX Denny S Aliandu SH (Anggota), Antonius Triyogo Whisnu SH (Anggota), dan Ignatius Yoga Adinugroho SH (Anggota).

Sementara pengurus YPDT dan kalangan pencinta Danau Toba yang hadir dalam persidangan di antaranya Drs Maruap Siahaan MBA (Ketua Umum YPDT), Andaru Satnyoto SIP MSi (Sekretaris Umum YPDT), Sandi E Situngkir SH MH (Ketua Departemen Hukum dan Agraria YPDT), Jhohannes Marbun (Sekretaris Eksekutif YPDT), Johansen Silalahi (KKA Watershet Management YPDT), Drs Berlin Situngkir MBA (Yayasan Sipartogi), Tonggor Maruliasih Siahaan (Staf YPDT), Hank van Apeldoorn (Relawan AVI untuk YPDT), Basauly br Sinaga (Jemaat HKBP Sutoyo), dan Darman Siahaan (Ketua Umum NABAJA). (SP)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel